Mendikbud Sampaikan Tiga Kerangka Strategis 2015-2019

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, mengatakan, ada tiga kerangka strategis dalam membangun bidang pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun ke depan. Pertama, terbentuknya insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong. Kedua, peningkatan mutu dan akses. Ketiga, pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik.

Pada kerangka strategis pertama, salah satu fokus kebijakan yang dilakukan adalah dengan melakukan penguatan para pelaku pendidikan dan kebudayaan. Menurut Mendikbud, penguatan peran siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, serta pemimpin institusi pendidikan nonformal dan informal lainnya, perlu dilakukan secara serius. “Ini akan kita dorong terus,” kata Mendikbud seperti disampaikan dalam “Simposium Pendidikan Nasional: Membumi-Landaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan Indonesia”, Selasa (23/2), di Jakarta.

Selanjutnya pada kerangka strategis kedua, yaitu peningkatan mutu dan akses, Mendikbud mengakui urusan ini tidaklah sederhana. Sesuai arahan Presiden, pihaknya memulai program menuju Wajib Belajar 12 Tahun. Fokus kebijakan lainnya adalah meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan khususnya pada masyarakat yang terpinggirkan.

“Kenyataan menyebut bahwa beda sekali antara daerah yang dekat pusat dengan yang jauh. Kita tidak bisa lagi membiarkan lokasi lahir menjadi penentu wajah masa depan seorang anak. Di mana saja anak dilahirkan seharusnya memiliki kesempatan yang sama. Dan itu artinya tanggung jawab pemerintah besar sekali untuk menjawab tantangan ini,” jelasnya.

Sementara itu, pada kerangka strategis ketiga yang berhubungan dengan pelibatan publik, Mendikbud mengatakan, jika urusan pendidikan dikerjakan bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat, maka akan banyak sekali hal yang bisa diselesaikan. “Kita mencoba merumuskan bagaimana membangun pendidikan melalui pendekatan gerakan. Ada komponen yang dikerjakan negara dan ada pula komponen yang dilakukan publik,” tutur Mendikbud.

Selain itu, fokus kebijakan lainnya pada kerangka strategis ini adalah melakukan perbaikan dalam birokrasi di Kementerian sehingga tata kelolanya menjadi bersih, efektif dan efisien. “Anggaran pendidikan yang kita kelola bukan hasil ambil dari pemanfaatan sumber daya alam kita, melainkan dari uang iuran pajak kita bersama. Justru sekarang kita harus menempatkan ini sebagai pool yang dititipkan untuk kita jalankan sama-sama,” punkasnya. (Ratih Anbarini)

Mendikbud Sampaikan Tiga Kerangka Strategis 2015-2019

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, mengatakan, ada tiga kerangka strategis dalam membangun bidang pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun ke depan. Pertama, terbentuknya insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong. Kedua, peningkatan mutu dan akses. Ketiga, pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik.

Pada kerangka strategis pertama, salah satu fokus kebijakan yang dilakukan adalah dengan melakukan penguatan para pelaku pendidikan dan kebudayaan. Menurut Mendikbud, penguatan peran siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, serta pemimpin institusi pendidikan nonformal dan informal lainnya, perlu dilakukan secara serius. “Ini akan kita dorong terus,” kata Mendikbud seperti disampaikan dalam “Simposium Pendidikan Nasional: Membumi-Landaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan Indonesia”, Selasa (23/2), di Jakarta.

Selanjutnya pada kerangka strategis kedua, yaitu peningkatan mutu dan akses, Mendikbud mengakui urusan ini tidaklah sederhana. Sesuai arahan Presiden, pihaknya memulai program menuju Wajib Belajar 12 Tahun. Fokus kebijakan lainnya adalah meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan khususnya pada masyarakat yang terpinggirkan.

“Kenyataan menyebut bahwa beda sekali antara daerah yang dekat pusat dengan yang jauh. Kita tidak bisa lagi membiarkan lokasi lahir menjadi penentu wajah masa depan seorang anak. Di mana saja anak dilahirkan seharusnya memiliki kesempatan yang sama. Dan itu artinya tanggung jawab pemerintah besar sekali untuk menjawab tantangan ini,” jelasnya.

Sementara itu, pada kerangka strategis ketiga yang berhubungan dengan pelibatan publik, Mendikbud mengatakan, jika urusan pendidikan dikerjakan bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat, maka akan banyak sekali hal yang bisa diselesaikan. “Kita mencoba merumuskan bagaimana membangun pendidikan melalui pendekatan gerakan. Ada komponen yang dikerjakan negara dan ada pula komponen yang dilakukan publik,” tutur Mendikbud.

Selain itu, fokus kebijakan lainnya pada kerangka strategis ini adalah melakukan perbaikan dalam birokrasi di Kementerian sehingga tata kelolanya menjadi bersih, efektif dan efisien. “Anggaran pendidikan yang kita kelola bukan hasil ambil dari pemanfaatan sumber daya alam kita, melainkan dari uang iuran pajak kita bersama. Justru sekarang kita harus menempatkan ini sebagai pool yang dititipkan untuk kita jalankan sama-sama,” punkasnya. (Ratih Anbarini)

Mendikbud: Pentingnya Keterlibatan Publik dalam Agenda Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Anggaran negara untuk bidang pendidikan tahun ini mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Sebanyak 62,2 persen di antaranya langsung ditransfer ke daerah, sementara yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya 12,7 persen. Besarnya anggaran pendidikan di daerah membutuhkan peran penguatan berupa kontrol bersama antara pemerintah pusat dan masyarakat sipil. Untuk itu, keterlibatan publik dalam program pendidikan menjadi sangat penting. 

Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, saat memberikan pengarahan dalam “Simposium Pendidikan Nasional: Membumi-Landaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan Indonesia”, Selasa (23/2), di Jakarta. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Kemendikbud dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan. Simposium ini diharapkan menjadi pintu awal keterlibatan publik untuk seluruh sektor, yang dimulai bersama Kemendikbud.   

“Kami pikir, justru ketika pendidikan dikerjakan sebagai sebuah engagement antara masyarakat sipil dan negara, maka akan banyak hal yang bisa diselesaikan bersama-sama.  Saya percaya agenda pendidikan akan bisa dituntaskan jauh lebih cepat, lebih baik, dan bisa menjangkau lebih banyak, ” tutur Mendikbud.

 Dalam kerangka strategi Mendikbud 2015-2019 bahkan secara eksplisit disebutkan tentang pelibatan publik ini. Pelibatan ini misalnya dilakukan dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset, dan bukti lapangan, serta membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. “Sekolah-sekolah kita akan justru lebih cepat kemajuannya jika ada pelibatan publik yang kuat di sekolah itu,” katanya.          

Mendikbud menambahkan, dulu Indonesia dibangun dengan semangat gerakan. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, semangat itu lama kelamaan berangsur hilang. Maka, melalui simposium ini, pihaknya ingin mengembalikan semangat gerakan bersama publik itu agar efeknya terhadap dunia pendidikan menjadi lebih baik. “Kemendikbud bisa melakukan ini dan harapannya kementerian-kementerian lain juga bisa mengikuti semangat ini,” jelasnya. (Ratih Anbarini)

Mendikbud: Pentingnya Keterlibatan Publik dalam Agenda Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Anggaran negara untuk bidang pendidikan tahun ini mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Sebanyak 62,2 persen di antaranya langsung ditransfer ke daerah, sementara yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya 12,7 persen. Besarnya anggaran pendidikan di daerah membutuhkan peran penguatan berupa kontrol bersama antara pemerintah pusat dan masyarakat sipil. Untuk itu, keterlibatan publik dalam program pendidikan menjadi sangat penting. 

Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, saat memberikan pengarahan dalam “Simposium Pendidikan Nasional: Membumi-Landaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan Indonesia”, Selasa (23/2), di Jakarta. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Kemendikbud dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan. Simposium ini diharapkan menjadi pintu awal keterlibatan publik untuk seluruh sektor, yang dimulai bersama Kemendikbud.   

“Kami pikir, justru ketika pendidikan dikerjakan sebagai sebuah engagement antara masyarakat sipil dan negara, maka akan banyak hal yang bisa diselesaikan bersama-sama.  Saya percaya agenda pendidikan akan bisa dituntaskan jauh lebih cepat, lebih baik, dan bisa menjangkau lebih banyak, ” tutur Mendikbud.

 Dalam kerangka strategi Mendikbud 2015-2019 bahkan secara eksplisit disebutkan tentang pelibatan publik ini. Pelibatan ini misalnya dilakukan dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset, dan bukti lapangan, serta membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. “Sekolah-sekolah kita akan justru lebih cepat kemajuannya jika ada pelibatan publik yang kuat di sekolah itu,” katanya.          

Mendikbud menambahkan, dulu Indonesia dibangun dengan semangat gerakan. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, semangat itu lama kelamaan berangsur hilang. Maka, melalui simposium ini, pihaknya ingin mengembalikan semangat gerakan bersama publik itu agar efeknya terhadap dunia pendidikan menjadi lebih baik. “Kemendikbud bisa melakukan ini dan harapannya kementerian-kementerian lain juga bisa mengikuti semangat ini,” jelasnya. (Ratih Anbarini)

ICW Apresiasi Kemendikbud Ajak Publik Turut Terlibat Dalam Agenda Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bersama dengan koalisi masyarakat sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) menyelenggarakan simposium pendidikan nasional. Simposium diselenggarakan di kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa s.d Rabu, 24 s.d. 25 Februari 2015.

“Kami mengapresiasi inisiatif Mendikbud yang membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses kebijakan berskala nasional ini,” kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri saat temu media pada acara simposium tersebut.

Penyelenggaraan simposium, kata Febri, merupakan sebuah sejarah keterlibatan masyarakat sipil, dan dapat berinteraksi secara langsung dengan jajaran Kemendikbud. Dengan pola seperti ini, Febri mengajak kepada masyarakat yang terlibat untuk memanfaatkan kesempatan dan waktu dengan baik, khususnya dalam memberikan masukan kepada pemerintah. “Semoga pola seperti ini dapat terulang kembali dimasa datang,” ucapnya.

Penyelenggaraan simposium ini diharapkan juga menjadi media untuk membangun pemahaman bersama antara pemangku kepentingan sektor pendidikan tentang prioritas kebijakan pendidikan, dan awal kerja sama, serta kolaborasi yang strategis. Dengan begitu dapat tercapai standar pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas secara merata. (Seno Hartono)

ICW Apresiasi Kemendikbud Ajak Publik Turut Terlibat Dalam Agenda Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bersama dengan koalisi masyarakat sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) menyelenggarakan simposium pendidikan nasional. Simposium diselenggarakan di kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa s.d Rabu, 24 s.d. 25 Februari 2015.

“Kami mengapresiasi inisiatif Mendikbud yang membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses kebijakan berskala nasional ini,” kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri saat temu media pada acara simposium tersebut.

Penyelenggaraan simposium, kata Febri, merupakan sebuah sejarah keterlibatan masyarakat sipil, dan dapat berinteraksi secara langsung dengan jajaran Kemendikbud. Dengan pola seperti ini, Febri mengajak kepada masyarakat yang terlibat untuk memanfaatkan kesempatan dan waktu dengan baik, khususnya dalam memberikan masukan kepada pemerintah. “Semoga pola seperti ini dapat terulang kembali dimasa datang,” ucapnya.

Penyelenggaraan simposium ini diharapkan juga menjadi media untuk membangun pemahaman bersama antara pemangku kepentingan sektor pendidikan tentang prioritas kebijakan pendidikan, dan awal kerja sama, serta kolaborasi yang strategis. Dengan begitu dapat tercapai standar pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas secara merata. (Seno Hartono)

Cara Regestrasi Aplikasi Dapodikmen

Form Registrasi

Isi Form Registrasi

Penempatan Prefill

Lokasi Prefill dan Data Prefill

C:\prefill_dapodik

Note : 

Huruf kecil semua

Registrasi Berhasil

Keterangan Registrasi telah berhasil ini menunggu kurang lebih 10 - 20 detik

Cara Regestrasi Aplikasi Dapodikmen

Form Registrasi

Isi Form Registrasi

Penempatan Prefill

Lokasi Prefill dan Data Prefill

C:\prefill_dapodik

Note : 

Huruf kecil semua

Registrasi Berhasil

Keterangan Registrasi telah berhasil ini menunggu kurang lebih 10 - 20 detik

Troubleshooting Dapodikmen

Hapus Registry Aplikasi

Hapus registri aplikasi apabila :
1. Sering instal dan uninstal aplikasi (Khusus yang testing)
2. Tidak bisa melakukan registrasi (loadin terus)

Troubleshooting Dapodikmen

Hapus Registry Aplikasi

Hapus registri aplikasi apabila :
1. Sering instal dan uninstal aplikasi (Khusus yang testing)
2. Tidak bisa melakukan registrasi (loadin terus)

Panduan Teknis Dapodikmen

Fungsi Tombol Salin Penugasan

Tombol salin penugasan berfungsi untuk mempermudah pemberian tugas pada setiap PTK di semester selanjutnya.
keterangan :
jika PTK blm aktif (statusnya non aktif) dengan memilih tombol salin penugasan di semester selanjutnya maka dengan otomatis PTK tersebut sudah terdaftar .

jika ada PTK baru harap ditugaskan seperti awal fungsi tombol penugasan.


Tombol Tampilkan PTK aktif / Tampilkan PTK non-aktif
untuk menampilkan PTK yang sudah/belum mendapatkan tugas

Fungsi Tombol Penugasan

Beberapa fungsi pada toolbar ini adalah umum kecuali tombol penugasan
tombol penugasan berfungsi untuk menugaskan PTK pada sekolah terkait

Tambah : Menambahkan PTK baru
Ubah     : Mengubahkan dan melengkapi data PTK terkait
Simpan : Menyimpan perubahan data PTK pada tabel Utama
Hapus   : Menghapus data PTK (Tidak disarankan)

Note :
Jika ada PTK yang keluar baik pensiun maupun meninggal dunia, harap dipilih tombol penugasan dan pilih alasan mengapa PTK terkait keluar

Fungsi Tombol Salin Data Periodik pada Peserta Didik

Beberapa toolbar ini memiliki fungsi masing masing

Salin data periodik :
Unduh : Mengunduh semua data peserta didik
Normalkan Kebutuhan Khusus : Untuk menormalkan semua kebutuhan khusus pada peserta didik

Field Cari Peserta didik : untuk mencari data peserta didik

Panduan Teknis Dapodikmen

Fungsi Tombol Salin Penugasan

Tombol salin penugasan berfungsi untuk mempermudah pemberian tugas pada setiap PTK di semester selanjutnya.
keterangan :
jika PTK blm aktif (statusnya non aktif) dengan memilih tombol salin penugasan di semester selanjutnya maka dengan otomatis PTK tersebut sudah terdaftar .

jika ada PTK baru harap ditugaskan seperti awal fungsi tombol penugasan.


Tombol Tampilkan PTK aktif / Tampilkan PTK non-aktif
untuk menampilkan PTK yang sudah/belum mendapatkan tugas

Fungsi Tombol Penugasan

Beberapa fungsi pada toolbar ini adalah umum kecuali tombol penugasan
tombol penugasan berfungsi untuk menugaskan PTK pada sekolah terkait

Tambah : Menambahkan PTK baru
Ubah     : Mengubahkan dan melengkapi data PTK terkait
Simpan : Menyimpan perubahan data PTK pada tabel Utama
Hapus   : Menghapus data PTK (Tidak disarankan)

Note :
Jika ada PTK yang keluar baik pensiun maupun meninggal dunia, harap dipilih tombol penugasan dan pilih alasan mengapa PTK terkait keluar

Fungsi Tombol Salin Data Periodik pada Peserta Didik

Beberapa toolbar ini memiliki fungsi masing masing

Salin data periodik :
Unduh : Mengunduh semua data peserta didik
Normalkan Kebutuhan Khusus : Untuk menormalkan semua kebutuhan khusus pada peserta didik

Field Cari Peserta didik : untuk mencari data peserta didik

Cara Instal Dapodikmen

Instalasi Awal Aplikasi Dapodikmen

Instalasi Awal ketika telah setuju memilih tombol run 

Instalasi Kedua

Lanjut ke persetujuan instalasi

Lanjutan ketiga

Persetujuan pasang aplikasi

Instalasi Keempat

Penempatan lokasi direktori aplikasi

Cara Instal Dapodikmen

Instalasi Awal Aplikasi Dapodikmen

Instalasi Awal ketika telah setuju memilih tombol run 

Instalasi Kedua

Lanjut ke persetujuan instalasi

Lanjutan ketiga

Persetujuan pasang aplikasi

Instalasi Keempat

Penempatan lokasi direktori aplikasi